SUMENEP, MaduraPost - Negara bukan milik mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Negara juga bukan hanya milik aparatur, legislator atau pejabat pemerintahan. Setiap warga memiliki ruang yang sama untuk mengambil bagian dalam perjalanan Indonesia.
Pesan itu disampaikan akademisi Mulyadi saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, Hotel de Baghraf, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (28/9/2026).
Di hadapan pemuda dan mahasiswa, Mulyadi mengajak peserta mengubah cara pandang tentang kontribusi terhadap negara. Menurutnya, membangun Indonesia tidak selalu harus dimulai dari jabatan atau posisi tertentu.
“Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi, Senin (28/9).
Ia bahkan meminta peserta melihat profesi dari sisi manfaatnya bagi kehidupan bersama. Menjadi petani, pengusaha, pejabat publik maupun menjalani profesi lainnya sama-sama memiliki fungsi dalam kehidupan bernegara.
Mulyadi mencontohkan sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan petani merupakan bagian penting dari keberlangsungan masyarakat, meski profesi tersebut kerap tidak ditempatkan dalam ukuran prestise.
“Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Apa presiden hari ini kalau tidak ada yang mau bertani? Jadi semuanya sama,” ujarnya.
Dari titik itu, pembahasan kemudian mengarah pada posisi pemuda dalam kehidupan berbangsa. Mulyadi mengingatkan bahwa generasi muda memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin konstitusi.
Namun, kebebasan tersebut menurutnya tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab.
“Kalian berhak ngomong, tapi jangan asal ngomong,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa hak berpendapat tetap memiliki batas. Kebebasan harus berjalan dengan penghormatan terhadap hak orang lain serta ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi Mulyadi, persoalan tersebut relevan dengan kondisi ruang publik saat ini. Perbedaan pandangan mudah muncul dan berkembang, terlebih ketika komunikasi berlangsung melalui berbagai saluran digital.
Karena itu, ia menganggap dialog menjadi penting. Perbedaan tidak harus berujung pada pertentangan apabila masing-masing pihak mampu menemukan ruang bersama.
Semangat tersebut, menurut Mulyadi, pernah diperlihatkan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928. Anak muda dari berbagai latar belakang mampu menempatkan persatuan sebagai kepentingan bersama tanpa harus menghapus identitas masing-masing.
“Tidak ada yang bilang, saya melukai identitas Anda. Tidak ada. Tapi kemudian mengedepankan kebersamaan,” katanya.
Mulyadi menilai pola pikir semacam itu masih dibutuhkan saat ini. Keberagaman seharusnya menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, bukan alasan memperlebar jarak antarkelompok.
“Forum-forum seperti ini luar biasa. Jadi ini untuk meminimalisir konflik antarkelompok,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Ainul Yaqin, menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda ketika perubahan teknologi berlangsung begitu cepat.
Menurut Ainul, kemajuan digital membawa persoalan baru yang tidak bisa diabaikan, mulai dari misinformasi, intoleransi, fanatisme kedaerahan hingga persoalan pemahaman dan penghayatan keagamaan.
“Di era digitalisasi, banyak tantangan-tantangan baru yang harus kita respons semaksimal mungkin sebagai generasi muda,” katanya.
Ia menilai anak muda perlu memiliki pijakan yang kuat agar tidak mudah terbawa arus perubahan. Salah satu pijakan tersebut adalah pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ainul menyebut keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri. Masing-masing memiliki fungsi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Empat pilar yang menopang kebangsaan kita ini tidak boleh ada yang runtuh satu pun. Empat pilar ini harus sama-sama kokoh,” ujarnya.
Ia menggambarkan Empat Pilar Kebangsaan seperti penyangga sebuah rumah. Ketika satu bagian kehilangan kekuatan, bangunan secara keseluruhan ikut menghadapi persoalan.
Karena itu, menurut Ainul, memahami empat pilar tidak cukup sebatas mengetahui definisinya. Nilai yang terkandung di dalamnya harus terlihat dalam perilaku sehari-hari.
Ainul juga menempatkan Pancasila sebagai fondasi dalam menentukan arah bangsa. Ia mengatakan dasar negara tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan pemikiran dan perdebatan para pendiri Indonesia.
“Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi, sebagai fondasi dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa, sebagai pedoman bagaimana kita bergerak dan bagaimana kita hidup di Indonesia,” jelasnya.
Menurut Ainul, tantangan terhadap generasi muda tidak hanya datang dari persoalan domestik. Arus globalisasi membawa budaya, persaingan dan pengaruh dari luar yang ikut membentuk kehidupan masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, generasi muda dituntut tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memilah informasi dan menjaga orientasi kebangsaan.
Sosialisasi yang diinisiasi MH Said Abdullah itu kemudian berlangsung dalam format diskusi. Pemuda dan mahasiswa diberi ruang untuk menyampaikan pertanyaan serta pandangan mengenai persoalan yang mereka hadapi di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi.
Dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat, turut mendampingi kegiatan tersebut.
Forum itu pada akhirnya tidak hanya membicarakan empat konsep kebangsaan. Pesan yang mengemuka justru lebih luas, negara membutuhkan keterlibatan seluruh warga, sementara generasi muda memiliki ruang untuk bersuara, berbeda dan berkontribusi dengan tetap memahami tanggung jawab di balik setiap hak.***
