Termasuk memastikan implementasi maksimal dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

3. Layanan Terpadu bagi Korban

Baca Juga:Anggaran BLT Tahap Pertama di Sumenep Sudah Cair, Masyarakat Diminta Pantau Penyaluran Dari Kades

Mencakup fasilitas konseling, bantuan hukum, serta tempat perlindungan sementara yang aman.

4. Pemberdayaan Komunitas dan Perempuan

Baca Juga:Bawaslu Ultimatum ASN di Sumenep Untuk Netral Pada Pilkada 2020

Langkah ini bertujuan untuk membangun ketahanan sosial dan mengikis budaya patriarki yang masih kuat.