SUMENEP, MaduraPost - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep, M. Kamalil Ersyad, menegaskan komitmennya menjadikan partai sebagai kekuatan politik yang berpihak kepada masyarakat.
Namun, pelaksanaan pengukuhan pengurus periode 2026-2031 di Hotel Myze, Kamis (8/10/2026) siang, menyisakan keluhan terkait perbedaan fasilitas konsumsi antara tamu VIP dan undangan lainnya.
Ersyad menyebut perjuangan PKB harus berorientasi pada kemaslahatan umat, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan Kabupaten Sumenep. Ia menegaskan, partai memiliki tanggung jawab melahirkan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat.
“Jadi, kita adalah bagian daripada potensi Indonesia, khususnya Kabupaten Sumenep. Maka, partai ini akan berbuat bersama-sama untuk bagaimana Sumenep bisa maju, jaya, dan sejahtera melalui kekuatan politik,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Kamis (8/10/2026) sore.
Namun, di tengah pesan tentang kebersamaan tersebut, pelaksanaan pengukuhan pengurus baru justru menyisakan catatan mengenai perlakuan terhadap undangan.
Seorang kader PKB Sumenep yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai, semangat kemaslahatan seharusnya juga tercermin dalam penyelenggaraan kegiatan internal partai.
“Kalau PKB bicara kemaslahatan umat dan keberpihakan kepada rakyat, semangat itu seharusnya dimulai dari internal partai sendiri. Setiap kader dan undangan perlu dihargai, tanpa harus dibedakan berdasarkan status atau posisi,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, perbedaan fasilitas terlihat pada penyediaan konsumsi. Tamu kategori VIP, termasuk jajaran pengurus DPW dan DPC PKB, disebut memperoleh fasilitas konsumsi berbeda. Sementara itu, undangan non-VIP hanya mendapatkan air mineral dalam kemasan gelas merek Cellep.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kegiatan berlangsung di hotel berbintang empat dan dihadiri kader serta undangan partai.
Menurut sumber tersebut, persoalan ini semestinya menjadi bahan evaluasi agar kegiatan organisasi benar-benar memperkuat rasa kebersamaan.
“Pengukuhan ini mestinya menjadi momentum menyatukan kader. Jangan sampai ada kesan bahwa penghargaan terhadap undangan dibedakan berdasarkan kategori. Kalau ingin membangun partai yang kuat, rasa memiliki dan kebersamaan harus dijaga,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa target politik yang besar perlu diimbangi dengan penguatan soliditas internal. Terlebih, kepengurusan baru PKB Sumenep telah memasang target peningkatan perolehan kursi di DPRD.
Dalam wawancara tersebut, Ersyad menegaskan bahwa politik PKB harus diarahkan untuk kemaslahatan umat dan pembangunan daerah. Ia juga menempatkan moral serta nilai kebangsaan sebagai landasan perjuangan partainya.
“Bangsa dibangun tanpa moral tidak bisa. Jadi, kita membangun bangsa salah satunya melalui PKB,” katanya.
Di bidang legislatif, Ersyad meminta Fraksi PKB di DPRD Sumenep mampu membaca kebutuhan masyarakat dan mengawal kebijakan pembangunan.
Menurut dia, fraksi merupakan salah satu ujung tombak partai dalam memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur kebijakan.
“Fraksi harus cerdas melihat kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Maka, kita selalu menyampaikan kepada fraksi sebagai ujung tombak melahirkan kebijakan,” tuturnya.
Ersyad menyatakan PKB Sumenep membidik minimal 15 kursi DPRD pada pemilu mendatang. Ia bahkan berharap perolehan tersebut dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
“Target 50 persen minimal. Berarti kalau 50 persen, kita naik sampai 15 kursi. Tapi kita tetap berusaha untuk di atasnya,” ujarnya.
Mengenai peluang mengusung calon kepala daerah pada kontestasi mendatang, Kamalil mengatakan partainya masih mencermati kondisi politik di Sumenep. Ia mengakui terdapat sejumlah kader potensial, tetapi belum menentukan nama yang secara khusus dipersiapkan.
“Belum. Tapi yang jelas, potensi orang-orang PKB banyak sebetulnya. Asalkan diseleksi dengan baik, kan banyak untuk bisa memimpin Kabupaten Sumenep,” katanya.
Ersyad juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Menurutnya, masyarakat kepulauan harus memperoleh perhatian yang setara sebagai bagian dari Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
“Sumenep tidak boleh ada dikotomi antara daratan dan kepulauan. Kepulauan itu adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang harus dibangun untuk menciptakan kesejahteraan lahir batin,” tegasnya.
Di tengah target peningkatan kursi legislatif dan komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat, keluhan mengenai fasilitas konsumsi dalam pengukuhan menjadi catatan bagi kepengurusan baru.
Penguatan partai tidak hanya ditentukan oleh target politik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebersamaan dan menghargai seluruh undangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari panitia pengukuhan DPC PKB Sumenep mengenai perbedaan fasilitas konsumsi antara tamu VIP dan undangan non-VIP.***
