Di sisi lain, bantahan manajemen terhadap dugaan malapraktik tidak serta-merta menggantikan kebutuhan akan pemeriksaan independen.
Kepastian mengenai penyebab kematian pasien dan kualitas pelayanan medis memerlukan penjelasan berbasis fakta serta pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Mulyadi mengaku, pihaknya belum bisa memberikan pendampingan karena keluarga korban belum melapor langsung kepada DPRD Sumenep. Ia menyatakan dewan akan lebih mudah mengambil langkah jika keluarga datang menyampaikan persoalan tersebut.
Di tengah belum jelasnya sejumlah persoalan itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep disebut tengah menyiapkan investigasi terhadap kasus di RS BHC.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Sumenep, Moh. Nur Insan, mengatakan Kepala Dinkes P2KB, drg. Elliya Fardasah, sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan tim investigasi yang melibatkan sejumlah pihak dari lingkungan dinas.
“Menurut informasinya Bu Kadis, beliau membuat tim untuk investigasi dari Dinkes termasuk Kabid termasuk tim yang lain untuk dilibatkan,” kata Nur Insan saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Kamis siang.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui apakah tim tersebut telah resmi dibentuk. Menurut informasi yang didengarnya, kunjungan ke RS BHC Sumenep direncanakan berlangsung pekan berikutnya.
“Rencana kunjungan ke RS BHC itu minggu depan, kan ini rencana, bisa cepat bisa saja minggu depan. Tapi setahu saya insyaallah minggu depan,” ujarnya.
Nur Insan menjelaskan, kehadirannya di RS BHC sebelumnya bukan untuk mengikuti sidak DPRD Sumenep, melainkan mengurus perawatan kakaknya. Saat tiba di rumah sakit, ia melihat sejumlah anggota dewan berada di lokasi.
