SURABAYA, MaduraPost - Keberhasilan hilirisasi industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk atau banyaknya proyek yang dibangun. Konektivitas antardaerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur” yang diselenggarakan Gerakan Masyarakat Madani (GMM) di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).
Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Hendra Sukmana, menilai Jawa Timur memiliki posisi penting dalam menguji keberhasilan agenda hilirisasi pemerintah pusat.
Namun, potensi tersebut harus ditopang infrastruktur daerah yang terintegrasi agar manfaat pembangunan tidak hanya berhenti pada pertumbuhan industri.
Menurut Hendra, salah satu kebutuhan mendesak adalah menghubungkan transportasi publik dengan pusat-pusat industri. Langkah ini dinilai dapat memperlancar pergerakan pekerja sekaligus membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
"Saya memandang hilirisasi salah satu Langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia," kata Hendra, Sabtu (24/10).
Ia mengingatkan, pengolahan sumber daya alam (SDA) di dalam negeri harus menghasilkan keuntungan yang lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan hilirisasi perlu diawasi secara berkelanjutan supaya kekayaan alam tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga di daerah penghasil.
"Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi Masyarakat," ujar Hendra.
Hendra juga menempatkan konektivitas sebagai faktor penentu perkembangan kawasan industri di Jawa Timur.
Kehadiran layanan bus Trans Jatim, menurut dia, menjadi salah satu instrumen yang dapat memperkuat hubungan antarkota, memudahkan mobilitas masyarakat, serta menunjang distribusi barang dan aktivitas ekonomi.
"Konektivitas antarkota memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat hubungan antar-pusat kegiatan ekonomi," ujar Hendra.
Sejumlah daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, hingga Malang, dinilai memiliki peluang berkembang lebih cepat apabila didukung jaringan transportasi dan infrastruktur yang saling terhubung.
Sementara itu, Madiun berpeluang mengambil peran sebagai pusat pertumbuhan industri baru di wilayah barat Jawa Timur.
Peluang tersebut sejalan dengan potensi masuknya investasi yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Pandangan serupa disampaikan aktivis Gerakan Masyarakat Madani, Anton Cahyono. Ia menilai arah pembangunan nasional melalui program Asta Cita masih berada pada jalur yang tepat, terutama dalam upaya memperkuat hilirisasi dan membangun industri nasional.
Anton menyebut komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pengolahan sumber daya alam mulai memperlihatkan hasil. Dampak yang diharapkan tidak hanya berupa penguatan struktur ekonomi, tetapi juga terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Kita harus percaya pada pemerintahan Prabowo yang sejauh ini sudah di lintasan dan berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan proses hilirisasi dan masa depan industri Indonesia. Dan ini sudah terlihat hasil kerja beliau selama ini," kata Anton.
Meski mendukung arah kebijakan tersebut, Anton mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola sumber daya alam dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, pembangunan industri pengolahan harus dirancang secara tepat agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah.
Penguatan kemampuan tenaga kerja lokal juga diperlukan supaya masyarakat memiliki kesempatan mengambil bagian dalam pertumbuhan industri.
"Dengan pengembangan industri yang tepat, kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memperluas lapangan kerja," tegas Anton.
Anton menambahkan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Evaluasi tersebut bukan sekadar mencari kelemahan pemerintah, melainkan mendorong kritik yang konstruktif sekaligus menawarkan solusi bagi keberlanjutan kebijakan nasional.
Dengan demikian, tantangan hilirisasi di Jawa Timur bukan hanya memperbesar kapasitas industri, melainkan memastikan konektivitas, investasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan tenaga kerja berjalan beriringan.
Ukuran keberhasilannya terletak pada sejauh mana pertumbuhan industri mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.***
