SUMENEP, MaduraPost - Pernyataan Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, yang mengaku khawatir dimarahi Said Abdullah memantik kritik dari aktivis sekaligus praktisi hukum, Zamrud Khan.
Zamrud mempertanyakan alasan Zainal menunjukkan sikap sungkan kepada tokoh politik tersebut, terlebih ketika persoalan yang dibicarakan menyangkut kematian santri Moh. Firman Ramadhani alias Dani di Rumah Sakit Baghraf Health Care (RS BHC).
Menurut Zamrud, posisi Ketua DPRD semestinya membuat Zainal lebih leluasa menyuarakan kepentingan masyarakat. Bukan sebaliknya, justru terkesan berhitung ketika harus bersikap terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
"Ya itu, apa masalahnya? Kenapa harus takut dimarahi Pak Said?," kata Zamrud Khan dalam keterangan resminya, Selasa (3/11).
Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi DPRD Sumenep untuk mengambil peran lebih jauh. Salah satunya dengan menyampaikan langsung kepada Said Abdullah mengenai persoalan yang berkembang di RS BHC.
Bahkan, Zamrud berpandangan, DPRD Sumenep bisa mengusulkan pergantian direktur rumah sakit apabila kepemimpinannya dianggap tidak menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.
"Kan harusnya DPRD itu justru membuat surat dan menyampaikan kepada Pak Said agar Direktur Rumah Sakit BHC segera diganti karena tidak memiliki kepedulian kepada masyarakat," ujarnya.
Zamrud juga mengaitkan sikap DPRD dengan belum tuntasnya persoalan keterbukaan informasi dari manajemen RS BHC Sumenep.
Menurutnya, keluarga Dani masih membutuhkan penjelasan yang terang mengenai peristiwa yang berujung pada meninggalnya pasien tersebut.
Dalam situasi seperti itu, ia menilai, lembaga legislatif seharusnya tidak mengambil posisi pasif. DPRD Sumenep memiliki kewenangan politik untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengawal kepentingan masyarakat.
Kritik Zamrud kemudian mengarah pada independensi lembaga legislatif. Ia mengingatkan bahwa DPRD Sumenep merupakan institusi perwakilan rakyat, bukan perpanjangan tangan partai politik maupun tokoh tertentu.
"Makanya, jika DPRD itu bersembunyi, berarti berlindung di ketiaknya Pak Said. Ingat, DPRD itu bukan milik Partai PDIP," tegasnya.
Ia menegaskan, jabatan sebagai wakil rakyat harus dibarengi keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, anggota legislatif tidak semestinya melupakan mandat yang diperoleh melalui pemilihan umum.
"Jadi jangan mau duduk di gedung DPR kalau tidak mau jadi wakil rakyat. Kan Dewan itu Perwakilan Rakyat," katanya.
Zamrud bahkan menyampaikan kritik lebih keras kepada anggota DPRD Sumenep yang dinilainya tidak bersedia menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
"Kalau tidak mau jadi pembantunya rakyat, jangan jadi DPR lah," lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat Sumenep menjadikan sikap para wakil rakyat dalam menangani persoalan publik sebagai bahan pertimbangan politik, termasuk ketika menentukan pilihan pada pemilu mendatang.
Ia meminta warga tidak mudah melupakan siapa saja anggota legislatif yang dinilai abai terhadap persoalan masyarakat.
"Dari itu kami minta kepada masyarakat untuk mencatat anggota-anggota DPR yang tidak memiliki kepedulian kepada rakyatnya agar tak perlu dipilih," ujarnya.
"Catat namanya dan diingat, anggota DPR yang tidak memihak kepada rakyat, yang tidak membela kepentingan rakyatnya, jangan dipilih lagi," katanya menimpali.***
