Pemerintah daerah, DPRD, pengelola rumah sakit, dan pihak berwenang perlu memastikan bahwa pemeriksaan berjalan melalui mekanisme yang tepat. Jika ditemukan kekeliruan, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Jika tidak ditemukan kesalahan, hasil pemeriksaan harus mampu menjelaskan dasar kesimpulannya. Tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan persoalan diselesaikan dan perbaikan dilakukan apabila diperlukan.
Pada akhirnya, polemik BHC menjadi ujian bagi manajemen rumah sakit, pihak-pihak yang berkaitan dengannya, dan cara masyarakat menilai reputasi.
Kritik tidak boleh langsung dianggap sebagai vonis, tetapi pengaruh dan nama besar juga tidak boleh digunakan untuk menutup pertanyaan.
Said Abdullah tidak harus dianggap bersalah hanya karena namanya dikaitkan dengan BHC. Namun, reputasi yang melekat pada namanya juga tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penjelasan yang objektif dan bertanggung jawab.
Sebab, nama besar tidak membutuhkan masyarakat yang berhenti bertanya. Nama besar membutuhkan institusi yang berani menjawab.
Dalam kasus BHC, yang paling penting bukanlah siapa yang menang dalam pertarungan citra, melainkan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana persoalan itu diperiksa, dan langkah apa yang diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.***
Penulis : Adi Wijaya (Aktivis Politik Depok)
