SUMENEP, MaduraPost - Ada satu nama yang tiba-tiba muncul ketika Ketua DPRD Sumenep, Haji Zainal Arifin, ditanya mengenai kasus kematian seorang santri di RS Baghraf Health Care (BHC).
Bukan nama direktur rumah sakit. Bukan pula nama pejabat Dinkes P2KB Sumenep. Melainkan MH Said Abdullah.
Nama politikus senior PDI Perjuangan itu terlontar di tengah wawancara yang semula membahas pertanyaan sederhana.
Apakah keluarga almarhum Moh. Firman Ramadhani alias Dani benar-benar telah berdamai dengan RS BHC?
Sabtu siang, 31 Oktober 2026, suasana di sekitar Gedung DPRD Sumenep masih diwarnai aktivitas setelah rapat paripurna Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep.
Sejumlah wartawan kemudian meminta keterangan Zainal mengenai perkembangan polemik kematian Dani.
Alih-alih memberikan penjelasan yang lebih jauh, Zainal justru mempertanyakan alasan kasus tersebut masih ditanyakan.
"Memang kenapa di RS BHC dengan kematian itu? Kan masyarakat, keluarga yang meninggal sudah memaafkan, sudah ada pertemuan antara pihak BHC dengan beliau," kata Zainal, Sabtu siang.
Ia mengaku memperoleh informasi mengenai perdamaian tersebut dari anggota Komisi IV DPRD Sumenep.
Namun, ketika wartawan meminta kepastian apakah perdamaian itu memiliki bukti tertulis, Zainal tidak dapat memastikannya.
"Yang saya dapat kemarin kan teman-teman Komisi IV sudah menyampaikan seperti itu," ujarnya.
Bahkan, ia meminta wartawan menanyakan langsung kepada pihak rumah sakit mengenai dokumen kesepakatan tersebut.
"Kalau misalnya mau tanya itu tertulis atau tidak, ya tanyakan ke pihak RS BHC, bukan ke saya," katanya.
Wawancara itu sebenarnya bisa saja berakhir dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi, ada satu kalimat Zainal yang kemudian membuat percakapan tersebut memiliki cerita berbeda.
Di penghujung wawancara, ia melontarkan ungkapan dalam bahasa Madura yang menyebut nama Said Abdullah.
"Atanya ka sengko' ban le', daggi' sengko' egigiri Said," ucap Zainal.
Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu kurang lebih berarti, "Kok tanya kepada saya, dik? nanti saya dimarahi Said."
Tidak diketahui secara pasti apakah ungkapan tersebut sekadar guyonan, bentuk kecemasan, atau hanya seloroh spontan untuk mengakhiri percakapan. Namun, nama yang disebut bukan sosok sembarangan dalam peta politik Madura.
MH Said Abdullah merupakan politikus senior PDI Perjuangan yang telah berkali-kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura. Ia juga dipercaya memimpin Badan Anggaran DPR RI.
Di lingkungan politik Madura, Said bukan figur yang asing. Pengaruh dan rekam jejak politiknya membuat namanya kerap menjadi bagian dari pembicaraan publik, terutama ketika menyangkut kepentingan politik dan persoalan di daerah.
Said juga memiliki keterkaitan dengan RS BHC Sumenep. Namanya sebelumnya muncul dalam pemberitaan setelah manajemen rumah sakit disebut berada di Surabaya untuk memenuhi agenda bersama dirinya pada Senin, 19 Oktober 2026.
Karena itu, ketika Zainal menyebut takut dimarahi Said saat ditanya mengenai RS BHC, ungkapan tersebut menjadi menarik untuk dicermati.
Terlebih, Zainal sendiri merupakan politikus PDI Perjuangan yang menduduki posisi Ketua DPRD Sumenep.
Tetapi, satu kalimat itu tentu belum cukup untuk menyimpulkan adanya intervensi, instruksi, ataupun hubungan komando antara kedua politikus tersebut. Tidak ada keterangan yang membuktikan Said pernah meminta Zainal menghentikan pembahasan kasus Dani.
Yang bisa dicatat adalah Zainal secara terbuka menghubungkan pertanyaan wartawan mengenai persoalan rumah sakit dengan kemungkinan dirinya dimarahi Said Abdullah.
Ada hal lain yang membuat pernyataan Zainal semakin menarik untuk ditelusuri.
Pada saat ia menyebut keluarga Dani telah memaafkan dan berdamai dengan RS BHC, pihak keluarga justru memiliki keterangan berbeda.
Pada Senin, 26 Oktober 2026, sepupu Dani berinisial Y menegaskan bahwa ayah almarhum tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk menyepakati perdamaian dengan pihak rumah sakit.
Menurut Y, apabila ada anggota keluarga yang bertemu pihak BHC, tujuannya adalah memperoleh penjelasan medis mengenai kematian Dani, bukan membuat kesepakatan damai.
"Kalau Bapak Mahmudi mengambil inisiatif untuk menjadi penengah, mungkin iya. Paman saya sampai sekarang tidak mengutus siapa pun untuk komunikasi ke sana. Kalaupun ada yang kami utus bertemu pihak RS BHC, itu semata-mata untuk mendapat penjelasan secara medis terkait kematian Dani," ungkap Y, Senin (26/10/2026).
Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, juga belum mendapatkan perkembangan sebagaimana dijanjikan pihak rumah sakit.
Pada Senin sore, 26 Oktober 2026, Mulyadi menjawab singkat ketika dikonfirmasi wartawan mengenai perkembangan tersebut.
"Belum ada update," katanya melalui pesan WhatsApp.
Dua hari kemudian, Rabu, 28 Oktober 2026, Mulyadi kembali menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan dari RS BHC.
"Bagaimana hasilnya kita lihat saja besok, karena memang dari RS BHC belum ada kejelasan," ujarnya.
Situasi itu berlanjut hingga Jumat, 30 Oktober 2026. Mulyadi mengaku belum menerima laporan resmi dari keluarga korban, meskipun sebelumnya keluarga berencana menyampaikan pengaduan ke DPRD pada Kamis, 29 Oktober 2026.
"Nggak tahu, gagal," kata Mulyadi ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat pagi.
Batalnya pengaduan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa keluarga telah berdamai dengan rumah sakit. Sebab, keluarga sebelumnya sudah menjelaskan bahwa mereka masih menunggu hasil investigasi internal dan keterangan medis.
Zainal tentu memiliki hak untuk memberikan pandangan mengenai persoalan yang berkembang di daerahnya. Namun, sebagai Ketua DPRD, setiap pernyataannya juga memiliki bobot tersendiri di hadapan publik.
Apalagi, kasus Dani bukan sekadar persoalan komunikasi antara keluarga dengan rumah sakit. Ada pertanyaan mengenai pelayanan medis, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab institusi pelayanan kesehatan yang sampai saat ini belum memperoleh jawaban memadai.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang terang, bukan sekadar klaim bahwa persoalan sudah selesai. Nama Said Abdullah yang disebut Zainal pun menyisakan pertanyaan tersendiri.
Mengapa seorang Ketua DPRD merasa perlu menghubungkan pertanyaan mengenai RS BHC dengan kemungkinan dimarahi seorang politikus lain?
Apakah itu hanya guyonan khas percakapan politik Madura? Ataukah ada pertimbangan tertentu yang membuat nama Said muncul dalam wawancara tersebut?
Zainal belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai maksud ucapannya.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukanlah siapa yang akan marah kepada siapa. Melainkan kejelasan mengenai kematian Dani dan kepastian bahwa keluarga mendapatkan haknya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Sebab, jabatan Ketua DPRD membawa tanggung jawab untuk mendengar pertanyaan masyarakat, termasuk ketika pertanyaan itu menyentuh nama-nama besar di lingkaran politiknya sendiri.***
Catatan: Naskah ini merupakan feature berbasis wawancara dan arsip pemberitaan, bukan kesimpulan investigatif mengenai hubungan pribadi atau politik kedua tokoh.
